Final Assignment (MJ200Z) Putri

Berikut pembuktian dari penyelesaian Assignment ini :

LINK DIKTAT ETIKA PROFESI FINAL

Final Assignment

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

DIKTAT ETIKA PROFESI

 

 

 

 

Dibuat Oleh:

 

Nama : Andi Wijaya
NIM    : 1622494549

ETIKA PROFESI

  • Pengertian Etika

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral memiliki pengertian yang hampir sama, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

  • Pengertian Profesi

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk profesi itu.

Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

PENGERTIAN ETIKA PROFESI MENURUT PARA AHLI YAITU :

  1. Menurut Kaiser dalam  ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 )   

Etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

  1. Menurut (Anang Usman, SH., MSi.)

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama,

  • Definisi Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek). Etika profesi memiliki konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.

Prinsip dasar di dalam etika profesi :

  1. Tanggung jawab
  • Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
  • Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
  1. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
  2. Prinsip Kompetensi,melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan
  3. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi
  4. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi

 

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professsional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan  jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.

Fungsi Kode Etik Profesi :
Sumaryono (1995) mengemukakan 3 alasannya yaitu :

  1. Sebagai sarana kontrol sosial
  2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
  3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kelemahan Kode Etik Profesi :

  1. Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada nenyataan dan menabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
  2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Peran Etika dalam Perkembangan IPTEK

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlangsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia untuk menjadi manusi secara utuh. Maka tidak cukup dengan mengandalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi dan kehidupan.

Para pakar ilmu kognitif telah menemukan bahwa teknologi mengambil alih fungsi mental manusia, pada saat yang sama terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi tersebut dari kerja mental manusia. Perubahan yang terjadi pada cara berfikir manusia sebagai akibat perkembangan teknologi sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma dalam kehidupannya.

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya.

Profesionalisme                

Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. “Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.

Profesi merupakan :

– Kelompok lapangan pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memelukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia.

– Didalamnya terdapat pemakaian dengan cara yang benar akan keahlian dan keterampilan tinggi, hanya dapat dicapai dengan memiliki penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas.

– Adanya disiplin yang dikembangkan oleh kelompok anggota

Ciri – ciri Profesi :

– Mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi, diperoleh setelah memperoleh gelar sarjana
– Pelatihan meliputi komponen intelektual yang signifikan
– Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat
– Adanya proses lisensi dan sertifikasi
– Adanya Organisasi
– Otonomi dalam pekerjaannya

Dasar – dasar Organisasi yang baik dalam Pemerintahan adalah UU No.28 Thn 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN
Asas-asas :
– Kepastian Hukum
– Tertib Penyelenggaraan Negara
– Kepentingan Umum
– Keterbukaan
– Proporsionalitas
– Profesionalisme
– Akuntabilitas

MORAL

 

 

FINAL ASSIGNMENT

Prepare freeform answer for FINAL ASSIGNMENT

Untuk menggenapkan nilai tugas dengan total skor 2000, maka final assignment ini harap dikerjakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Materi pertemuan 1 – 14

2. Dibuatkan diktat dari pengembangan slide pertemuan 1-14 dengan ketentuan setiap pertemuan diuraikan 10 halaman word. Jadi nanti ada 14 chapter yang merupakan penjelasan rinci dari setiap pertemuan.

3. Disimpan dalam skup masing-masing

4. Link diktat dalam skup dilaporkan dengan mereply assignment ini.

5. Ingat duedate dan tidak ada perpanjangan waktu.

Catatan:

Diktat adalah penjelasan deskriptif/tekstual yang dikembangkan dari materi ajar seperti Silabus yang dikembangkan menjadi Satuan Acara Perkuliahan (SAP), SAP dikembangkan menjadi Slide Pertemuan 1 – 14, dan Slide dikembangkan lagi menjadi sebuah Diktat.

Jika ada yang kurang dipahami dari tugas final ini maka harap menghubungi saya di wa 081319701122.

Terima kasih.

Status: Tercapai 100%

Keterangan: Sudah Mengerjakan

Pembuktian:

link: https://docs.google.com/document/d/1qN9tgGgFvMazp2DTLBPb9_68btRIkGDwfmZL7vhKwdk/edit

 

Final Assignment

Instructions
Untuk menggenapkan nilai tugas dengan total skor 2000, maka final assignment ini harap dikerjakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Materi pertemuan 1 – 14

2. Dibuatkan diktat dari pengembangan slide pertemuan 1-14 dengan ketentuan setiap pertemuan diuraikan 10 halaman word. Jadi nanti ada 14 chapter yang merupakan penjelasan rinci dari setiap pertemuan.

3. Disimpan dalam skup masing-masing

4. Link diktat dalam skup dilaporkan dengan mereply assignment ini.

5. Ingat duedate dan tidak ada perpanjangan waktu.

Catatan:

Diktat adalah penjelasan deskriptif/tekstual yang dikembangkan dari materi ajar seperti Silabus yang dikembangkan menjadi Satuan Acara Perkuliahan (SAP), SAP dikembangkan menjadi Slide Pertemuan 1 – 14, dan Slide dikembangkan lagi menjadi sebuah Diktat.

Jika ada yang kurang dipahami dari tugas final ini maka harap menghubungi saya di wa 081319701122.

JAWABAN:

Saya sudah membuat diktat dari pertemuan 1 sampai dengan 14, pembuktiannya dapat dilihat pada tampilan dibawah ini:

Assignment 7

Pertanyaan:

http://timur.ilearning.me/2017/04/26/isi-class-assignment/

DIURAIKAN PADA SKUP MASING-MASING.

Status:
Tercapai

Keterangan:
Telah dikerjakan

Pembuktian:

ASSIGNMENT 6 (SPECIAL)

Prepare freeform answer for ASSIGNMENT 6 (SPECIAL)

Buatlah DIKTAT dalam jilid SOFTCOVER warna hijau dengan judul

DIKTAT MATA KULIAH ETIKA PROFESI

(MJ200Z)

(LOGO PERGURUAN TINGGI RAHARJA)

OLEH

NIM/NAMA

PERGURUAN TINGGI RAHARJA

2017

Diserahkan paling lambat sesuai duedate di Sdri. Euis Melinda.

Status: Tercapai

Keterangan: Sudah Mengerjakan

Pembuktian:

Assignment 7 (MJ200Z) Putri

Berikut pembuktian dari penyelesaian Assignment ini :

ASSIGNMENT 6

Prepare freeform answer for ASSIGNMENT 6

Buatlah uraian materi menjadi sebuah diktat minimal masing-masing 10 halaman ms. word berdasarkan lessons pertemuan 6 dan 7 dan dimuat di skup masing-masing.

Uraian dibuat dengan referensi minimal 5 sumber pustaka yang dicantumkan diakhir uraian.

Dilengkapi studi kasus dan soal jawab benar salah sebanyak 15 soal.

Terima kasih.

Status: Tercapai

Keterangan: Sudah Mengerjakan

Pembuktian:

Diktat Pertemuan 6

Diktat Pertemuan 7

 

 

 

 

Assigment 6

Pertanyaan :

Buatlah uraian materi menjadi sebuah diktat minimal masing-masing 10 halaman ms. word berdasarkan lessons pertemuan 6 dan 7 dan dimuat di skup masing-masing.

Uraian dibuat dengan referensi minimal 5 sumber pustaka yang dicantumkan diakhir uraian.

Dilengkapi studi kasus dan soal jawab benar salah sebanyak 15 soal.

Terima kasih.

Status :

Tidak Tercapai (100%)

Keterangan :

Sudah dikerjakan dengan baik

Pembuktian :

Essay: ASSIGNMENT 6 Pertemuan 6

Standarisasi dan Sertifikasi dalam Etika Profesi

A. Standarisasi
1. Pengertian Standarisasi
• Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama keseragaman/ kesatuan bahasa teknik, serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya.
• Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, meninjau kembali standar, yang dilaksanakan dengan kerja sama semua pihak.
• Standarisasi Profesi adalah suatu kriteria mengenai kemampuan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap professional dari keahlian spesialistik minimal yang harus dikuasai oleh seorang spesialis profesi tertentu.

2. Tujuan Standarisasi
Standardisasi sebagai suatu unsur penunjang pembangunan mempunyai peran penting dalam usaha optimasi pendayagunaan sumber daya dan seluruh kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi termasuk juga perangkat pembinaan dan pengawasan sangat berperan dalam peningkatan perdagangan dalam negeri dan internasional,pengembangan industri nasional, serta perlindungan terhadap pemakai (operator maupun masyarakat). Tujuan akhir kegiatan standardisasi adalah terwujudnya jaminan mutu. Dengan demikian standardisasi dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada umum. Standardisasi juga digunakan oleh Pemerintah untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan strategis antara lain peningkatan ekspor, peningkatan daya saing produk dalam negeri terhadap barang-barang impor, dan peningkatan efisiensi nasional.

3. Standarisasi Nasional
Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Badan ini mengambil alih fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Sistem Standardisasi Nasional (SSN) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan setiap kegiatan standardisasi di Indonesia yang harus diacu oleh semua instansi teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia.

4. Standarisasi Internasional
Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: International Organization for Standardization disingkat ISO atau Iso) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO, karena dalam bahasa Yunani isos berarti sama (equal). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi.
Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG).
Meski ISO adalah organisasi nonpemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.
ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang bertanggung jawab terhadap standardisasi peralatan elektronik.
Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk:
• Meningkatkan citra perusahaan
• Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan
• Meningkatkan efisiensi kegiatan
• Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act)
• Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan
• Mengurangi resiko usaha
• Meningkatkan daya saing
• Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan
• Mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal

5. Standarisasi Profesi dalam Teknologi Informasi
Saat ini Teknologi Informasi (TI) berkembang sangat pesat. Secara tidak langsung dinamika industri di bidang ini juga meningkat dan menuntut para profesionalnya rutin dan berkesinambungan mengikuti aktifitas menambah ketrampilan dan pengetahuan baru. Perkembangan industri TI ini membutuhkan suatu formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai pekerjaan profesi yang berkaitan dengan keahlian dan fungsi dari tiap jabatannya.
Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk dibentuknya suatu standar profesi di bidang tersebut. Para profesional TI, sudah sejak lama mengharapkan adanya suatu standard kemampuan yang kontinyu dalam profesi tersebut. Jika dikaji lebih lanjut, standard yang tepat dan teliti untuk profesi ini hanya akan memiliki sedikit relevansi jika tidak adanya proses yang menjamin kemutakhiran pengetahuan profesi TI.
Secara logis dapat dikatakan, seseorang yang memenuhi persyaratan pengetahuan dan ketrampilan beberapa tahun lalu, belum tentu dapat memenuhi persyaratan sebagai profesional TI di masa kini.
South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan praktisi IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara: Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore danThailand.
Indonesia sebagai anggota South East Asia Regional Computer Confideration(SEARCC) telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC . Salah satunya adalah SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation), yang mencoba merumuskan standardisasi pekerjaan didalam dunia Teknologi Informasi.
SRIG-PS diharapkan memberikan hasil sebagai berikut:
• Terbentuknya Kode Etik untuk praktisi TI
• Klasifikasi pekerjaan dalam bidang Teknologi Informasi
• Panduan metoda sertifikasi dalam TI
• Promosi dari program yang disusun oleh SRIG-PS ditiap negara anggota SEARCC
IPKIN selaku perhimpunan masyarakat komputer dan Informatika di Indonesia telah membuat beberapa langkah untuk memasyarakatkan standardisasi profesinya.
Langkah-langkah yang telah disusun tersebut ada beberapa pentahapan :
1. Penyusunan kode etik profesional Teknologi Informasi,
2. Penyusunan klasifikasi pekerjaan (Job) Teknologi Informasi,
3. Penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional Teknologi Informasi,
4. Penerapan sistem akreditasi untuk pusat pelatihan dalam upaya pengembangan profesi,
5. Penerapan mekanisme re-sertifikasi.
Untuk memasyarakatkan standarisasi profesi TI, diperlukan media promosi yang dapat berupa radio, majalah, internet atau bahkan televisi. Terlebih lagi adalah penting untuk mempromosikan standard ini kepada institusi pendidikan, terutama bagian kurikulum karena pendidikan dalam bidang TI harus disesuaikan agar cocok dengan standard yang akan diterapkan dalam industri.
Promosi ini memiliki berbagai sasaran dan pada tiap-tiap sasaran mempunyai tujuan yang ingin dicapai:
• Pemerintah, untuk memberi saran dan pembuat kebijakan sebagai usaha pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang TI.
• Pemberi kerja, untuk membangkitkan kesadaran diantara para pemberi kerja tentang nilai-nilai dari standard profesional dalam meningkatkan kualitas profesional TI.
• Profesional TI, untuk mendorong agar profesional TI melihat nilai-nilai standard dalam profesi dan karir mereka.
• Institusi dan Penyusun kebijakan pendidikan, untuk memberi saran pada pembentukan kurikulum agar dapat memenuhi kebutuhan dan standard profesional TI.
• Masyarakat umum, untuk menyadarkan pada masyarakat umum bahwa standard profesional adalah penting dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas.

Instansi pemerintah telah mulai melakukan pekerjaan dalam bidang TI. Bagaimanapun juga klasifikasi pekerjaan tersebut masih belum dapat mengakomodasikannya. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih tidak jelas dalam membedakan setiap pekerjaan.
Ada beberapa industri mempunyai klasifikasi pekerjaannya sendiri dan telah mengembangkan klasifikasi pekerjaan sendiri. Hal ini mengesankan belum adanya standarisasi sehingga menimbulkan kesulitan bagi para profesional TI.
Komponen pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan standard profesi adalah kompetensi. Kompetensi di sini mencakup :
• Pendidikan yang berkaitan dengan profesinya,
• Pengetahuan dan ketrampilan dibidang yang bersangkutan,
• Working attitude (sikap kerja),
• Kemampuan komunikasi dan sosial serta training.

Standard kompetensi itu diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam dunia TI. Dengan adanya kebutuhan untuk mewujudkan dan menjaga standard profesional yang tinggi tersebut, diharapkan standarisasi yang telah terbentuk nantinya akan memberikan banyak manfaat yang sejalan dengan model Link and Match, serta mendukung era perdagangan internasional.
Disamping itu, dengan menerapkan model standard yang telah diakui, tenaga TI lokal akan diakui secara regional. Perusahaan Multinasional akan mengakui keahlian tenaga TI tersebut. Ini akan memberikan nilai tambah bagi tenaga TI lokal. Berkaitan dengan adanya freedom of movement dari tenaga kerja, standard nasional yang memenuhi standard regional ini diharapkan dapat membatasi masuknya profesional TI asing, serta menjadikan lebih diakuinya kemampuan profesional TI nasional.

B. Sertifikasi
1. Pengertian Sertifikasi
Sertifikasi dalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (continuing education unit).
Globalisasi (sering juga disebut pasar bebas-red) telah melahirkan berbagai bentuk kerjasama antar negara, baik di bidang ekonomi maupun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berujung pada terjadinya peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Salah satu bentuk kerjasama antar negara untuk menerapkan pasar bebas adalah AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang telah dimulai tahun 2002, dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang akan berlaku tahun 2020, serta organisasi WTO (World Trade Organization) yang akan dilaksanakan kesepakatannya tahun 2010. Bentuk-bentuk pasar bebas ini, bagi setiap negara akan menjadi ajang persaingan ekonomi tanpa batas dalam memperebutkan pasar. Setiap negara harus berusaha memenangkan persaingan tersebut demi eksistensi negara, keselamatan, serta kesejahteraan bangsanya.
Globalisasi mengharuskan setiap negara berupaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dalam hal ini peranan sumber daya manusia sangatlah penting dan strategis, sehingga program pendidikan dan pelatihan profesi perlu ditingkatkan dan dilaksanakan oleh semua pihak di Indonesia.
Kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan, globalisasi berimplikasi pada terbukanya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Hal ini sudah mulai dapat dilihat, yaitu terjadinya arus tenaga kerja warga negara asing pendatang yang mengisi pasar kerja Indonesia.
Untuk menjawab tantangan global tersebut maka, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) . BNSP adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja melalui uji kompetensi. Dengan tugas seperti itu, pada dasarnya bnsp adalah lembaga pengendali mutu/kualitas tenaga kerja di Indonesia. Keberadaan BNSP kurang lebih sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Apabila BSN mengendalikan mutu barang dan jasa, maka BNSP mengendalikan mutu tenaga kerjanya.
Ke dua badan ini akan saling melengkapi, sehingga peningkatan mutu dan produktivitas nasional Indonesia akan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini penting untuk peningkatan daya saing indonesia di pasar global.
BNSP adalah lembaga yang independen. Hal ini dicerminkan pada susunan keanggotaan BNSP yang berjumlah 25 orang, terdiri dari 10 orang dari unsur pemerintah dan 15 orang dari unsur swasta. Kredibilitas BNSP dicerminkan dari persyaratan keanggotaan yang lebih mementingkan kompetensi dan profesionalisme daripada keperwakilan.
Jaminan bahwa BNSP akan ditangani secara professional juga tercermin dari kepengurusan yang harus bekerja penuh waktu. Bahkan anggota yang berasal dari unsur pemerintah, harus melepaskan jabatannya, walau masih tetap berstatus pegawai negeri.
Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberi lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui sistem akreditasi. Hal ini penting, karena bidang dan tingkat profesi yang harus disertifikasi kompetensinya sangat luas cakupannya. Ke depan, setiap bidang profesi akan ada LSP nya sendiri-sendiri sebagai kepanjangan tangan BNSP.
LSP melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP. uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP, mengacu pada Standar Kompetensi Nasional yang telah dilakukan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sebagai kepanjangan tangan BNSP, LSP berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada BNSP. Dengan sistem uji kompetensi seperti ini, jaminan mutu dan kredibilitas sertifikasi akan lebih dapat dipertanggung jawabkan.
Selama ini jaminan mutu tenaga kerja banyak dilakukan melalui sistem ijazah sekolah atau sertifikat pelatihan. Hal ini berarti antara produsen dan pengendali mutu menjadi satu. Akibatnya fungsi kendali mutu kurang dapat dilakukan secara efektif. Dampak lebih jauh adalah terjadinya kekacauan di pasar kerja. Ketidak percayaan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja semakin tajam.
Menyikapi hal itu, biasanya pengguna tenaga kerja terpaksa melakukan testing sendiri (baik dilakukan sendiri maupun dengan cara oulsourching) terhadap sejumlah besar pelamar, yang memakan biaya tidak sedikit. Setelah itu masih harus melakukan pelatihan pendahuluan yang juga tidak murah biayanya.
Ke depan, dengan adanya BNSP dan LSP, pengguna tenaga kerja tidak perlu sulit-sulit mencari tenaga yang kompeten. Cukup dengan menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dimaksud akan segera didapatkan. Bahkan cukup hanya menyebutkan kode dari jenis dan tingkat sertifikasi dari tenaga kerja tersebut Hal itu dapat dilakukan baik melalui media massa maupun melalui lembaga bursa kerja. Kondisi saat ini SDM Indonesia sering kalah bersaing dengan tenaga kerja asing hanya karena mereka tidak memiliki sertifikasi. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, bisa jadi tenaga kerja lokal kehilangan lapangan kerja di negeri sendiri. Nantinya, sertifikasi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika juga dapat digunakan di luar negeri karena akan mengacu pada standar sertifikasi yang berlaku secara internasional.

2. Manfaat Sertifikasi
Berikut ini merupakan manfaat sertifikasi bagi perusahaan dan individu:
a. Manfaat untuk Perusahaan
– Memberikan keunggulan bersaing yang nyata.
– Memberikan pelayanan pada tingkat yang lebih tinggi.
– Meningkatkan produktivitas kerja.
– Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih lengkap.
– Meningkatkan kredibilitas terhadap mitra bisnis dan pelanggan.
– Memberikan dampak terukur untuk efisensi dan keuntungan bisnis.
– Menjadi tujuan penting bagi bisnis perusahaan.
b. Manfaat untuk individu
– SDM yang memiliki sertifikasi lebih loyal dan kurang suka berganti pekerjaan.
– Sertifikasi adalah suatu cara untuk mempertahankan SDM berkompetensi.
– Berfungsi sebagai skala pembanding untuk kemampuan teknis.
– Sertifikasi memungkinkan pemilihan yang lebih baik dalam proses rekruitmen.
– SDM yang memiliki sertifikasi mampu melakukan fungsi pekerjaan dengan baik.

3. Sertifikasi IT
Kebutuhan SDM di bidang telematika atau teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat, tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya. Karenanya, penyiapan SDM di bidang TI dan komunikasi ini harus dilakukan sebelum menyiapkan infrastruktur, sarana, dan prasarana.
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP-149/MEN/V/2005 tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika menetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika sebagai sebagai pelaksana pengembangan Standar Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi dan Pelaksana akreditasi unit-unit Tempat Uji Kompetensi pada suatu bidang profesi dan memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi maupun LSP terkait.
Lembaga yang baru terbentuk awal Juni 2005 yang lalu ini dipelopori berdirinya oleh 7 asosiasi yang bergelut di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Asosiasi-asosiasi itu adalah: Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki), Ikatan Pengguna Komputer Indonesia (IPKIN), Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia (Aptikom), serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII).
Pemerintah sebagai salah satu partner LSP Telematika berusaha memfasilitasi asosiasi dalam mewujudkan standar kompetensi nasional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, konsentrasi ini lebih ditujukan untuk meningkatkan keberadaan masyarakat dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan meningkatkan e-literacy ( melek komputer-red).
Selain dilakukan badan yang resmi dari pemerintah, standarisasi dan sertifikasi juga dapat mengikuti standar sertifikasi di industri, yang sering juga disebut vendor certification. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh para vendor biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa spesialisasi, beberapa contoh yang cukup terkenal saat ini antara lain :
a. Cisco
– Cisco Certified Network Associate (CCNA)
– Cisco Certified Network Professional (CCNP)
– Cisco Certified Designing Associate (CCDA)
– Cisco Certified Designing Professional (CCDP)
– Cisco Security Specialist 1(CSS 1)
b. Microsoft
– Microsoft Certified System Engineer (MCSE)
– Microsoft Certified System Administrator (MSCA)
– Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
– Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)
c. Lotus
– Certified Lotus Specialist (CLS)
– Certified Lotus Professional Application Development (CLP AD)
– Certified Lotus Professional System Administration (CLP SA)
d. Oracle
– Oracle Certified Professional Database Administrator (OCP DBA)
– Oracle Certified Professional Developer (OCP Developer)
e. Internet
– Certified Internet Web Master (CIW)
– Master CIW Administrator
– Master CIW Enterprise Developer

C. Daftar Pustaka
a. http://dokumen.tips/download/link/standarisasi-dan-sertifikasi-etika-profesi
b. dinus.ac.id/repository/docs/ajar/materi_uas1.pdf
c. https://forevereny.wordpress.com/2012/11/06/standardisasi-profesi-ti-menurut-srig-ps-searcc/
d. https://www.it-jurnal.com/sertifikasi-cisco/
e. http://www.sertifikasi-microsoft.com/2012/10/sertifikasi-microsoft.html
f. https://baimers.wordpress.com/2012/12/05/contoh-contoh-sertifikasi-nasional-dan-internasional-sertifikasi-software-dan-database-development/

Assignment 6

Instructions

Buatlah uraian materi menjadi sebuah diktat minimal masing-masing 10 halaman ms. word berdasarkan lessons pertemuan 6 dan 7 dan dimuat di skup masing-masing.

Uraian dibuat dengan referensi minimal 5 sumber pustaka yang dicantumkan diakhir uraian.

Dilengkapi studi kasus dan soal jawab benar salah sebanyak 15 soal.

 

Jawaban:

Saya sudah membuat diktat dari pertemuan 6 dan 7, dapat dilihat pada tampilan dibawah ini